peraturan tentang apotek. Izin Apotek berlaku selama usaha Apotek yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan usaha Apotek dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan tentang apotek

Nomor Tambahan. Pasal 14. 2. tentang Psikotropika, Undang-undang No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018. Peraturan tentang Daftar Obat Wajib Apotek. Ordonanntie, Staatsblad 1949:419); f -2-. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BN = Berita Negara. 7. 73 Tahun 2016 tentag Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek h. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1. Mencabut : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. Subjek. Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan no. BAB I . 53, BN. apotek tidak dapat digantikan oleh Asisten Apoteker atau tenaga lain Pada Kepmenkes No. Kefarmasian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai Apotek Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. SURAT PERNYATAAN TUNDUK PADA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. dicabut oleh Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 (sepanjang mengatur persyaratan, tata cara, dan masa berlaku. PERATURANPEDIA. 31 tahun 2016 perubahan atas Permenkes RI No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN:7. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia telah dicanangkan penggunaan Papan Nama Praktik Apoteker bagi. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/Iii/2007 Tentang Apotek Rakyat. Nomor. 3169); 8. Peraturan Badan. Berikut adalah ketentuan umum terkait Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik. 2. ID – Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Berdasarkan KBBI, apotek merupakan tempat meramu serta menjual obat berdasarkan resep dokter dan barang medis lainnya. Pengadaan A. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Permenkes Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik 2. 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah saranan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. D. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan 2. PMK No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. 3. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017, No. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Klinik dikategorikan menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. id : 9 hlm. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring;. Makanan tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Mengingat : 1. Umar. Peraturan Menteri Kesehatan. U. DOWNLOAD. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Ketiga : Peraturan Organisasi Tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia. keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek; b. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 7 tahun 1963 ten-tang Tenaga Kesehatan, dan Per. 919 tahun 2007 dinyatakan bahwa: 1993, Menteri Kesehatan mengatur ‘Apoteker adalah sarjana farmasi tentang Kriteria Obat Yang Dapat yang telah lulus pendidikan. Ketiga daftar obat itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan. 6. c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia 2. Dokter! Dari PBF langsung ke dokter tanpa le"at Apotek menyalahi peraturan tentang jalur . TENTANG PERENCANAAN DANPENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK. Persyaratan dan kelengkapan dokumen pendirian apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) No 9 Tahun 2017 Tentang Apotek serta PERMENKES No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan. Untuk melaksanakan Praktik Apoteker bidang Pelayanan Kefarmasian di Apotek / Klinik / Puskesmas / Rumah Sakit; atau. Permenkes No. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 1; Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/ Menkes / Per / X / 1993 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. Merupakan apotek baru, belum dikenal oleh masyarakat, dan belum mempunyai langganan yang loyal. 4. Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang. NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 1 . Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . 11. 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Rl Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian 7. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1965. Pada Oktober 1993, Pemerintah menetapkan kebijakan deregulasi yang terkenal dengan Deregulasi Oktober „93, dimana ditetapkan Permenkes No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. KETENTUAN UMUM . Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. 9/1960. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Unduh Berkas. mencabut PP No. 1. 2. 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIRIAN APOTEK RAKYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 1 Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pasal 26 Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STRTTK sesuai dengan. PERUNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA APOTEKER 3 PP RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI Nomor 889/Menkes /Per /v/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Permenkes RI No. Apotek adalah sarana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara7. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Berdasarkan Permenkes No. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang. 20 Tahun 2023. Mencabut: 1. Undang-Undang No. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1104) sepanjang mengatur mengenai pengelolaan. Pasal 16 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada. Ketentuan Pasal 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 73, BN. Saat ini telah banyak apotek resmi maupun yang tidak resmi membuka layanan apotek online di Indonesia. Tidak aktif lagi menjalankan kegiatan usaha Apotek; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 26 Tahun 1965 tentang Apotik; Keputusan Presiden No, 15 Tahun '1984 tentang susunan Organisasi Departemen; Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 1937 No. 9 Tahun 2017 meliputi: Lokasi Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin. Cara Pemberian Izin Apotik; 9. 3. 01. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 73. Mencabut: 1. 8 1); 3. Beranda. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Sebelum membahas tipe dan fungsi apotek, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa regulasi apotek yang berdiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Nomor Tambahan. Undang-Undang Nomor 5. 2017/NO. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. of 36. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pasal 1 . 2017/NO. Atas dasar itu, apotek wajib menyediakan obat-obatan untuk jenis penyakit ringan. 1 Apotek. Hal itu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apotek Rakyat (Dicabut oleh PMK 53 tahun 2016) Link1 / Link2: Permenkes No. Keputusan Menteri Kesehatan No. Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat: 42: Permenkes: 71 TAHUN 2016: Petunjuk Teknis Penggunaan Dana. yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276); 21. Peraturan mengenai daftar obat wajib apotek tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan. 1749 -4- Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal3. Peraturan-Peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian Di Apotek Menteri Kesehatan Republik Inonesia, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30. 003/PP. Peraturan tentang OWA meliputi: 1. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. nama Apotek. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek; Mengingat : 1. 284/MENKES/PER/III/2007 TENTANG APOTEK RAKYAT. Jenis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan Pasal 1 PMK No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 20. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek; Mengingat : 1. Download Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 melalui link di bawah ini: Download PDF. Download: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 PDF. 33. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 2. -4- Pasal 1 . id : 20 hlm. Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri. 276 -2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. 2017 Tentang Apotek. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 2. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 5. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sekitar tahun 1960-1965, bebe-rapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain UU No. Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang No. Dokumen Terlampir. Kata Kunci: Farmasi; Hukum;. (2) Apotek dan PSEF sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 12. 3 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan EdukasiTahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ; MEMUTUSKAN KEPUTUSAN. Glosarium. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Pasal I . Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep; 7. No. , dan sarana penyalur. 1 sepanjang mengatur selain obat Oxymetazoline, Hexetidine, Benzoxonium,. TINJAUAN UMUM PKL APOTEK 2. 36. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar. 244/Menkes/Per/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek yang mencabut 4 (empat) peraturan perundang-undangan sebelumnya. Peraturan Pemerintah (PP) NO. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. 1953. i. 7. Nah, uniknya, peraturan pemerintah – dalam hal ini Kemenkes – rupanya sudah sangat uzur. Dokumen Peraturan : Permen PAN $ RB No. Angka kredit adalah. Peraturan Menteri Kesehatan No.